Pengurus Pusat dan Majelis Profesi dan Etik Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Masa Bakti 2022-2025 resmi dilantik. Pengukuhan dilakukan Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu, (22/03/23).
Ketua Umum MTI Tory Damantoro mengatakan kepengurusan MTI masa bakti 2022-2025 adalah kepengurusan transisi dan sinergi lintas generasi, yang diharapkan dapat memperkuat gerak langkah MTI mengemban tiga amanah kongres yang telah disepakati pada November 2022 lalu di Yogyakarta, yakni pembenahan organisasi, pengembangan profesi, dan perkuatan MTI sebagai mitra pemerintah dalam perumusan kebijakan transportasi.
Untuk makin memperkuat peran MTI wilayah, Pengurus Pusat MTI juga mencanangkan adanya kegiatan bersama antara Pengurus MTI Pusat dan MTl Wilayah.
Tema yang diambil adalah pembangunan angkutan umum sebagai pelaksanaan misi MTI mewujudkan transportasi berkelanjutan.
“Dalam rangka pembenahan organisasi, Pengurus MTI Pusat masa bakti 2022-2025 bertekad untuk mensinergikan gerak dan langkah kerja MTI sebagai sebuah organisasi nasional dengan 19 pengurus wilayah di Indonesia. Untuk itu kami menghadirkan Akses Nusantara sebagai platform komunikasi untuk mewartakan kerja dan peran MTI wilayah sebagai mitra strategis pemerintah Daerah dalam menganalisa masalah dan melahirkan solusi bidang transportasi di daerahnya masing-masing.”
Kawal Kebijakan dalam Ciptakan Wajah Transportasi Indonesia ke Depan
Dalam rangka perkuatan peran MTI sebagai mitra pemerintah dalam perumusan kebijakan transportasi, Pengurus MTI Pusat masa bakti 2022-2025 membentuk 8 forum MTI yang terdiri dari Forum Transportasi Perkotaan, Transportasi Laut, Transportasi Udara, Transportasi Kereta api dan angkutan antar kota, transportasi cerdas, Transportasi logistik, transportasi lingkungan dan energi, serta forum pembiyaan transportasi dan infrastruktur.
Semua forum akan bersinergi dengan berbagai asosisasi dan perguruan tinggi dalam dan luar negeri untuk merumuskan masukan kebijakan transportasi yang dibutuhkan dalam penyusunan RPJMN dan RPJPN, dalam revisi undang undangan bidang transportasi maupun dalam pembangunan Ibukota Negara Nusantara. MTI bersiap sedia dan membuka pintu seluas luasnya untuk bersinergi dengan semua pihak, besinergi dengan Pemerintah, bersinergi dengan Asosiasi, dengan Perguruan Tinggi, dan dengan seluruh pemangku kepentingan bidang transportasi. Sesuai dengan motto kami, Sinergi Mewamai Kemajuan Transportasi Indonesia.
Ketua Majelis Profesi dan Etik Prof. Dr. Ir. Agus Taufik Mulyono, S.T., M.T., IPU., ASEAN.Eng. menyampaikan bahwa sebagai bagian dari pengembangan profesi, MTI berkontribusi dalam penyiapan sumberdaya manusia yang bekerja di bidang transportasi di Indonesia agar benar-benar legal dan kompeten.
“Terdapat dua tugas yang dimiliki MPE yaitu pengembangan profesi dan pengawasan organisasi. Tetapi perhatiannya terhadap pengembangan profesi dimana membantu dan mendukung program-program Kementerian Perhubungan, khususnya bagi para ahli transportasi di Indonesia sudah waktunya mereka diberi legalisasi yaitu berupa Sertifikat Kompetensi” ungkap Agus.
Ditambahkannya, MTI secara intensif sedang menyusun Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk jabatan kerja di bidang transportasi dan sejauh ini MTI telah menyiapkan 10 draf Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). “MTI berharap adanya dorongan dan dukungan dari Direktur Jenderal dan Menteri Perhubungan serta seluruh anggota MTI. Serta dimohon juga adanya partisipasi aktif dari anggota MTI,” pungkasnya.
