Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Wilayah Sulawesi Selatan meminta kepada KPUD untuk memasukkan isu angkutan umum dalam tema dan kegiatan debat Pilkada 2024. Menurut Ketua MTI Wilayah Sulawesi Selatan, Dr. Ir. H. Mukhtar Thahir Syarkawi, MT., ATU, pelayanan angkutan umum merupakan kebutuhan dasar masyarakat, maka pengembangannya harus menjadi prioritas. Angkutan umum merupakan kebutuhan dasar yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat.
“Ketersediaan layanan angkutan umum yang baik akan membantu memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat dan mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi, sehingga mengurangi kemacetan dan polusi udara,” ungkapnya.
Kemudian, tingginya biaya transportasi masih menjadi beban berat bagi rumah tangga kelas menengah di Indonesia. Sebagai contoh, pengeluaran terbesar keluarga kelas menengah adalah untuk pembelian kendaraan bermotor, bahan bakar, dan sewa atau kontrak rumah.
“Dengan meningkatnya layanan angkutan umum yang terjangkau, diharapkan dapat mengurangi beban finansial bagi masyarakat,” tegasnya.
Pertimbangan lainnya adalah tentang pentingnya peran kepala daerah dalam mendukung pengembangan angkutan umum. Kebijakan dan komitmen kepala daerah sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas layanan angkutan umum, termasuk alokasi anggaran yang memadai dan peningkatan infrastruktur transportasi.
“Kondisi transportasi di Provinsi Sulawesi Selatan maupun di daerah lain, masih jauh dari harapan. Sarana, prasarana, dan kehandalan layanan angkutan umum perlu ditingkatkan secara signifikan, sehingga dengan masuknya isu angkutan umum dalam debat Pilkada 2024, diharapkan para calon kepala daerah dapat memberikan komitmen nyata terhadap pembangunan angkutan umum yang lebih baik dan berkelanjutan untuk masyarakat di wilayah Provinsi Sulsel maupun di provinsi lainnya,” tegas Mukhtar.
MTI mendesak agar isu angkutan umum masuk dalam debat Pilkada 2024 untuk mendapatkan perhatian yang layak dari para calon kepala daerah.
“Kepala daerah baru harus punya komitmen kuat pada perbaikan dan pembiayaan angkutan umum sebelum kemacetan menjadi semakin parah dan menyebabkan kerugian ekonomi, sosial dan lingkungan. Kami berharap agar KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat mempertimbankan agar angkutan umum dapat menjadi salah satu fokus utama dalam debat Pilkada 2024. Sehingga diharapkan akan terjadi perubahan positif dalam pengembangan dan peningkatan layanan angkutan umum di seluruh provinsi pada umumnya dan wilayah Provinsi Sulsel pada khususnya,” pungkas Mukhtar.
