MTI Sinergi dengan Instran dan BKIP Kemenhub Menyelenggarakan Forum Diskusi Mendorong Peran Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Angkutan Umum Massal Perkotaan

Dalam acara ini MTI dan Instran membuka dialog antara Kementerian Perhubungan, Kemedagri, Wakil Pemkot Pekanbaru dan pakar untuk memperkuat komitmen daerah mempercepat penyelenggaraan sistem angkutan umum masal perkotaan berbasis jalan.

Konsern MTI didasari oleh fenomena urbanisasi yg terus berlanjut sesuai kajian Bappenas yang memprediksikan di tahun 2030 ada 70% jumlah penduduk yang akan tinggal di perkotaan.

Karena integrasi tata ruang dan transportasi sering terlambat dibanding perkembangan kota maka kemacetan menjadi fenomena umum yang menyebabkan pemborosan energi, polusi udara, kecelakaan tinggi, dan penurunan daya saing kota seperti data Kemendagri yang menunjukkan peningkatan 1% urbanisasi hanya mampu mendorong pertumbuhan PDB sebesar 1,4%, lebih rendah dibanding negara lain yang bisa mencapai hingga 2,5-3% pertumbuhan.

Belum lagi biaya transportasi yang menggerus 25% pendapatan warga kota yang bahkan bisa mencapai porsi 60% untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Tanpa ada komitmen Pemerintah Daerah pada penyelenggaraan dan perbaikan angkutan umum maka kemacetan akan terus menimbulkan kerugian ekonomi dari kemacetan polusi udara dan inefisiensi bahan bakar dan hilangnya waktu produktif warga kota. Ini harus diantisipasi sebelum kota kota mengulang kondisi Jakarta yang menderita kerugian hingga 100 triliun akibat kemacetan.

MTI dengan seluruh pengurus MTI wilayah di 21 provinsi mulai 2023 ini menjadikan perbaikan angkutan umum sebagai fokus kegiatan bersama untuk mendampingi pemerintah di pusat dan daerah menyusun kebijakan yang tepat bagi penyelenggaraan angkutan umum masal perkotaan.