Pemerintah Kota Samarinda memperkuat komitmen pengembangan transportasi publik yang aman dan terjangkau melalui kolaborasi dengan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Wilayah Kalimantan Timur. Hal tersebut dibahas dalam audiensi yang diterima Wakil Wali Kota Samarinda, Saefuddin Zuhri, di Ruang Rapat Wawali, Kamis (8/1/2026).
Pertemuan ini menjadi forum strategis untuk membahas penguatan sistem transportasi publik yang terintegrasi dan berkelanjutan sebagai upaya menekan beban biaya transportasi masyarakat, yang masih menjadi salah satu komponen pengeluaran terbesar rumah tangga perkotaan.
Perwakilan MTI Kalimantan Timur menilai sektor transportasi seharusnya diposisikan sebagai urusan wajib pelayanan dasar. Menurut MTI, tingginya biaya transportasi berpotensi memengaruhi kualitas hidup masyarakat, termasuk akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kegiatan ekonomi.
Selain pengembangan angkutan umum, MTI juga menyoroti pentingnya pengendalian kendaraan over dimension dan over load (ODOL), peningkatan konektivitas antarwilayah, serta pengawasan tata ruang agar selaras dengan perencanaan transportasi. MTI berharap dapat menjalin kolaborasi berkelanjutan dengan Pemerintah Kota Samarinda dalam merumuskan kebijakan transportasi yang efektif dan berpihak pada kepentingan publik.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Samarinda Saefuddin Zuhri, menyatakan dukungan penuh terhadap penguatan sistem transportasi yang andal dan efisien. Ia menegaskan, masukan dari MTI akan menjadi bahan penting dalam proses perumusan kebijakan transportasi di tingkat daerah.
KBRN, Samarinda: Pemerintah Kota Samarinda memperkuat komitmen pengembangan transportasi publik yang aman dan terjangkau melalui kolaborasi dengan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Wilayah Kalimantan Timur. Hal tersebut dibahas dalam audiensi yang diterima Wakil Wali Kota Samarinda, Saefuddin Zuhri, di Ruang Rapat Wawali, Kamis (8/1/2026).
Pertemuan ini menjadi forum strategis untuk membahas penguatan sistem transportasi publik yang terintegrasi dan berkelanjutan sebagai upaya menekan beban biaya transportasi masyarakat, yang masih menjadi salah satu komponen pengeluaran terbesar rumah tangga perkotaan.
Perwakilan MTI Kalimantan Timur menilai sektor transportasi seharusnya diposisikan sebagai urusan wajib pelayanan dasar. Menurut MTI, tingginya biaya transportasi berpotensi memengaruhi kualitas hidup masyarakat, termasuk akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kegiatan ekonomi.
Selain pengembangan angkutan umum, MTI juga menyoroti pentingnya pengendalian kendaraan over dimension dan over load (ODOL), peningkatan konektivitas antarwilayah, serta pengawasan tata ruang agar selaras dengan perencanaan transportasi. MTI berharap dapat menjalin kolaborasi berkelanjutan dengan Pemerintah Kota Samarinda dalam merumuskan kebijakan transportasi yang efektif dan berpihak pada kepentingan publik.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Samarinda Saefuddin Zuhri, menyatakan dukungan penuh terhadap penguatan sistem transportasi yang andal dan efisien. Ia menegaskan, masukan dari MTI akan menjadi bahan penting dalam proses perumusan kebijakan transportasi di tingkat daerah.
“Transportasi publik yang baik harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat, baik dari sisi keselamatan, kenyamanan, maupun keterjangkauan biaya,” ujar Saefuddin Zuhri dalam pertemuan tersebut.
Menurutnya, pengembangan angkutan umum berbasis bus merupakan solusi paling realistis untuk jangka menengah, menyesuaikan dengan kondisi fiskal daerah saat ini. “Kami juga siap bersinergi dengan pemerintah pusat dan MTI agar konektivitas transportasi di Samarinda semakin kuat dan berdampak langsung bagi masyarakat,” kata Saefuddin Zuhri.
