Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) secara resmi melantik pengurus Wilayah Sumatera Barat periode 2025–2028 dalam sebuah acara yang khidmat di Kota Padang. Kegiatan ini dihadiri oleh Asisten II Gubernur Sumatera Barat, Ditlantas Polda Sumbar, jajaran pejabat daerah, akademisi, pimpinan BUMN dan swasta sektor transportasi, serta Ketua Umum MTI Tory Damantoro dan Sekretaris Jenderal MTI, Haris Muhammadun.
Dalam sambutannya, Ketua Umum MTI, Tory Damantoro, menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar seremonial, melainkan cerminan tiga prinsip utama organisasi:
1. Tertib Organisasi – memastikan MTI sebagai wadah profesi selalu berjalan dengan tata kelola yang baik, terstruktur, dan konsisten sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga. Tertib organisasi menjadi pondasi agar MTI mampu memberikan kontribusi nyata melalui kajian, advokasi, serta kerja sama lintas pemangku kepentingan.
2. Regenerasi Organisasi – pelantikan kali ini menandai hadirnya wajah-wajah baru yang melanjutkan estafet kepemimpinan. Regenerasi penting untuk menjaga keberlanjutan ide, energi, dan inovasi, sehingga MTI tetap relevan dalam menjawab tantangan transportasi yang semakin kompleks, baik di tingkat daerah maupun nasional.
3. Akuntabilitas Organisasi – setiap pengurus diharapkan bekerja dengan integritas, terbuka, dan bertanggung jawab. Akuntabilitas ini tidak hanya kepada anggota dan masyarakat, tetapi juga kepada pemerintah dan seluruh mitra, agar kepercayaan publik terhadap MTI semakin kokoh.
Tory menutup pesannya dengan mengucapkan selamat kepada pengurus baru, seraya berpesan: “Mari terus menjalin sinergi, mewarnai kemajuan transportasi Indonesia, khususnya Sumatera Barat, agar lebih aman, efisien, dan berkelanjutan.”
Sementara itu, Ketua MTI Wilayah Sumbar, Gusri Yaldi, Ph.D., dalam pidatonya menyoroti tantangan besar yang dihadapi daerah. Data menunjukkan angka kecelakaan lalu lintas di Sumatera Barat terus meningkat dan pada 2023 menempati peringkat ke-8 secara nasional. Kondisi ini menjadi alarm bahwa dibutuhkan perbaikan menyeluruh pada sistem transportasi, mulai dari tata kelola lalu lintas hingga penyediaan angkutan umum yang memadai.
Gusri menekankan pentingnya percepatan implementasi angkutan umum aglomerasi Trans Palapa yang menghubungkan Kota Padang, Lubuk Alung, dan Pariaman. Program ini diyakini mampu mengurangi ketergantungan masyarakat, khususnya pelajar, terhadap sepeda motor—sekaligus menekan tingginya angka kecelakaan yang mayoritas melibatkan pengguna roda dua.
Sebagai bentuk komitmen, MTI Wilayah Sumbar menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Ikatan Alumni Ahli Lalu Lintas, Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama) Sumbar, serta Politeknik Negeri Padang. Kolaborasi ini diharapkan memperkuat dukungan akademik, teknis, dan sosial dalam mewujudkan transportasi yang selamat, nyaman, dan berkelanjutan.
“MTI Sumbar siap menjadi mitra strategis pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat untuk bersama-sama menurunkan angka kecelakaan, meningkatkan kualitas angkutan umum, serta mendorong kebijakan transportasi yang berpihak pada keselamatan dan keberlanjutan,” tegas Gusri.
Acara pelantikan ditutup dengan doa bersama serta harapan agar pengurus baru MTI Sumbar dapat menjalankan amanah dengan baik. Dengan sinergi berbagai pihak, Sumatera Barat diharapkan menjadi contoh bagaimana pembangunan transportasi dapat menjadi motor penggerak ekonomi sekaligus penjaga keselamatan warganya.
