Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menyambut baik pengembangan layanan Transjabodetabek ini, namun MTI kembali mengingatkan pentingnya penyusunan masterplan Jabodetabek yang terintegrasi dan sistematis. Ketua Umum MTI Tory Damantoro menegaskan bahwa tanpa perencanaan induk yang jelas, pengembangan layanan lintas wilayah seperti ini berpotensi tidak terukur dan tidak optimal dalam mencapai tujuan utamanya, yaitu memindahkan para komuter dari kendaraan pribadi ke transportasi umum yang andal.
“Masterplan Jabodetabek bukan sekadar rencana teknis, melainkan fondasi bagi kolaborasi penyelenggaraan dan pembiayaan layanan lintas daerah yang dinikmati bersama oleh seluruh warga Jabodetabek,” ujar Tory Damantoro Ketua Umum MTI.
Dengan adanya masterplan, lanjut MTI, akan ada dasar yang jelas untuk pembagian tanggung jawab dan pembiayaan antar wilayah. Jakarta dapat berperan sebagai penggerak awal dengan menyediakan layanan dan subsidi, namun dalam jangka panjang, wilayah-wilayah di Bodetabek juga perlu turut ambil bagian sesuai proporsi manfaat yang diterima masyarakatnya.
“Selayaknya DKI Jakarta membiayai di tahap awal. Namun, melalui masterplan, kita dapat menentukan momen yang tepat ketika beban subsidi mulai bisa dialihkan ke wilayah Bodetabek — misalnya saat farebox recovery ratio sudah mencapai 70%. Inilah gunanya perencanaan bersama yang terukur,” tambah Yusa Cahya Permana, Ketua MTI Jakarta.
Selain itu MTI juga mendorong revitalisasi Terminal Blok M sebagai TOD yg menjadi hub semua layanan jabosetabek berawal dan berakhir karena sdh dilayani juga oleh MRT.
Pemprov Jakarta hari ini (24/4/2025) meresmikan Transjabodetabek yang melayani rute Blok M-Alam Sutera. Ada 18 armada bus yang perdana beroperasi melayani penumpang transportasi umum. Harapannya dengan hadirnya bus rute ini dapat mempermudah mobilisasi penumpang transportasi umum.
MTI terus mendorong pemerintah pusat dan daerah di Jabodetabek untuk segera merumuskan masterplan transportasi lintas wilayah yang komprehensif, agar setiap langkah pengembangan angkutan umum dapat dilakukan secara berkelanjutan, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
