Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menyambut baik gagasan Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kementerian perhubungan yang menginisiasi penyusunan Kebijakan transportasi Nasional, yang memang sudah mendesak dikeluarkan untuk memberikan arah kebijakan transportasi di periode 20 tahun mendatang sebagai terjemahan dari RPJPN 2025-2045 yang baru disahkan beberapa waktu lalu.
MTI dengan seluruh jajarannya mendukung penuh penyusunan dan sosialisasi kebijakan transportasi nasional yang bersifat jangka panjang tersebut, agar pembangunan sektor transportasi dapat makin tersusun secara terstruktur, cermat dan kontinyu melewati 4 siklus kepemimpinan nasional yang akan datang sehingga dapat mempercepat pencapaian agenda pembangunan Indonesia secara lebih efektif, berdampak, dan berkelanjutan.
Mendesak Komitmen Pemerintah Pusat dan Daerah Pada Pembangunan Sistem Angkutan Perkotaan
Ketua Umum MTI Tory Damantoro, menyampaikan pandangan MTI bahwa salah satu bagian utama dari Kebijakan Transportasi Nasional ke depan adalah pembangunan sistem angkutan umum di kawasan perkotaan.
“Penduduk perkotaan sudah mencapai 170 juta orang di sisi lain peran penting kota sebagai pusat peradaban, budaya, serta pusat pembangunan kesejahteraan bangsa harus terus dijaga dan bahkan ditingkatkan jangan sampai terhambat oleh masalah kemacetan,” jelas Tory
Untuk itu MTI mengingatkan semua pihak terutama pemerintah daerah, baik provinsi, kota, maupu kabupaten bahwa sudah sangat mendesak bagi kota kota besar di seluruh Indonesia untuk memiliki sistem angkutan umum yang layak, efisien, berkeselamatan, dapat diandalkan, dan bisa menjadi kebanggaan seluruh warga masyarakat. Ditambahkan Tory, tentu untuk pembangunan angkutan umum diperlukan komitmen politik dan kerjasama yang kuat antar daerah agar dapat secara konsisten dan berkelanjutan merespon kebutuhan perkembangan kota yang terus meluas melampaui batas batas administrasi wilayah.
