Kementerian Perhubungan (Kemenhub) meminta pemerintah daerah untuk mencari sumber pendanaan lain seperti investasi swasta, dan tidak hanya mengandalkan anggaran APBD dan APBN untuk subsidi angkutan kota. Hal ini disebabkan karena sektor transportasi umum kurang menarik bagi investor. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Hendro Sugianto, menyarankan agar pemerintah daerah memiliki andil dalam pelayanan BTS sehingga tidak membebani anggaran pusat. Ia juga menyarankan agar pemerintah daerah mencari sumber pendanaan lain dan melakukan studi kelayakan untuk menarik investor swasta. Hendro juga mengkritik pemberian subsidi untuk kota-kota besar dan menyarankan agar subsidi lebih ditujukan untuk daerah 3T.
Djoko Setijowarno, Wakil Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), memberikan pandangannya tentang situasi ini. Menurut Djoko, angkutan kota kurang menarik bagi investor swasta. Ia juga menyinggung tentang “financial creative” yang pada akhirnya masih menggunakan dana APBN dan APBN juga yang memberikan jaminan. Djoko menilai bahwa sektor transportasi umum kurang menjanjikan bagi investor, dengan contoh wacana pembangunan rel kereta di Bali yang kurang menarik bagi investor karena kebiasaan masyarakat menjadikan moda transportasi umum sebagai pilihan utama belum terbentuk. Djoko juga menyarankan bahwa jika ada pemerintah daerah yang kurang optimal menjalankan BTS, anggaran pemerintah BTS bisa dialihkan ke daerah lain.
Sumber: Kumparan Bisnis
