Berbicara integrasi semua transportasi publik yang sudah ada, menurut Djoko Setijowarno, Wakil Ketua Bidang Penguatan dan Pengembangan Kewilayahan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) integrasinya belum maksimal.
“Untuk integrasi jadwal sudah, tapi integrasi tarif ini yang masih belum maksimal’ ujarnya. Ditambahkannya untuk Jabodetabek sudah ada BPTJ (Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek), BPTJ lah yang harus melakukan integrasi karena sudah lintas daerah. Jakarta sudah mencoba melakukan integrasi, tapi masih sebatas transportasi milik Pemda DKI, dan ketika masuk KRL kesulitan.”
“Sudah pernah dibahas sejak 2 (dua) tahun lalu bagaimana BPTJ ini membuat badan khusus untuk mengintegrasikan tarif, tapi sekarang meredup diskusinya”. Selain kendala integrasi tarif, masih ada kendala yaitu aksesibilitasnya. Jadi integrasi antara daerah perumahan/ pemukiman menuju ke stasiun.
“Jika stasiun yang ada di kota Jakarta sudah tidak ada masalah, karena Jakarta public transportnya sudah bagus. Tapi stasiun yang berada di Bogor, Depok, Bekasi masih kurang”.
Djoko Setijowarno
Stasiun yang ada di Bodebek dibuka atau mencari akses jalan yang baru, termasuk juga sarananya. Djoko menyebutkan, sudah ada yang bekerjasama dengan Transjakarta (Royal Trans) yang nantinya ke Harjamukti.
Harapannya akses dari perumahan perumahan khususnya daerah Bogor bisa menggunakan bus yang cukup bagus bukan hanya angkot saja, agar masyarakat yang tinggal di perumahan tersebut aksesnya lebih mudah ke stasiun dan ikut menggunakan transportasi umum. Revisi UU penting apalagi terkait UU Perumahan Permukiman dan pemerintah daerah sehingga transportasi menjadi kebutuhan dasar. Karena saat ini banyak perumahan dibangun tapi tidak memperhatikan pembangunan akses untuk transportasi umum juga di area perumahan tersebut.
Sumber : Kompas TV Live
