Perkembangan perkotaan yang pesat memunculkan masalah seperti kemacetan, inefisiensi layanan publik, dan tekanan transportasi. Untuk itu, konsep Transit Oriented Development (TOD) relevan dalam mengintegrasikan tata ruang dengan transportasi publik melalui kawasan campuran yang ramah pejalan kaki dan terhubung simpul transportasi.
Hal tersebut diungkapkan Kepala Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat BRIN, Agus Eko Nugroho dalam gelaran webinar “Menata Kota: Bagaimana TOD Dapat Mengubah Wajah Perkotaan Jabodetabek lebih Berkelanjutan dan Berkeadilan?”, Selasa (23/09).
Lebih lanjut ia mengatakan, implementasi TOD di Indonesia tidak mudah. “Masih menghadapi banyak kelemahan, fragmentasi regulasi, lemahnya koordinasi multipihak. Kemudian hambatan integrasi antar moda, hingga kebutuhan pemilihan yang tentu aksesibel berkeadilan bagi semua lapisan masyarakat,” katanya.
Menurutnya, diperlukan forum kolaborasi lintas pihak sebagai ruang untuk merumuskan langkah strategis. Sekaligus mengukur dampak TOD terhadap produktivitas, kenyamanan, dan mobilitas masyarakat perkotaan.
Direktur Prasarana Integrasi Transportasi Antarmoda, Kementerian Perhubungan, Sigit Irfansyah mengingatkan agar TOD tidak sebatas jargon. “Kebanyakan kalau hasil diskusi kami, TOD itu kebanyakan dipakai sebagai bahasa marketing. Jadi setiap simpul ada angkutan massal, mereka bangun suatu bangunan tinggi yang disebut TOD,” urainya.
Ia menekankan perlunya format baru yang lebih operasional. “Kita berpikir mencoba istilah baru, misalnya transit hub. Bagaimana kita mengembangkan suatu wilayah perpindahan yang terintegrasi pada kawasan tertentu,” sebutnya.
Ia juga mengatakan, transit hub harus didesain untuk memfasilitasi pergerakan orang secara efisien, terjangkau, dan nyaman. Sehingga manfaat TOD benar-benar dirasakan publik, bukan hanya menjadi retorika pemasaran.
Dari sisi tata ruang, Kepala Sub Direktorat Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Aji Radityo menjelaskan pentingnya kontekstualisasi regulasi.
“Kita punya Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16 tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit. Apakah ini masih kurang kontekstualisasi dalam konteks lokal kita di Indonesia? Setidaknya kita sudah ada prinsipnya, secara benang merah kami rasa sudah cukup tepat untuk pendekatan TOD sendiri,” tuturnya.
Pengalaman praktik disampaikan Kepala Bidang Pemanfaatan Ruang, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Merry Morfosa. Ia mengakui penerapan TOD di Jakarta masih banyak kendala. “Kalau di Jakarta dibilang ini sudah terimplementasi dengan baik. Kalau menurut saya belum 100% semuanya seperti itu,” ujarnya.
Seperti apa idealnya TOD? ia mengaku, pihaknya sedang mencari bentuk ideal untuk penerapan TOD di Jakarta.
Kesulitan penerapan TOD di Jakarta, menurutnya, terutama karena kota ini sudah padat dan terbangun sehingga sulit melakukan penataan ulang.
“Pemerintah juga memiliki aset yang sangat terbatas di kawasan TOD, sementara kepemilikan lahan tersebar di banyak pihak swasta. Integrasi fisik antargedung, seperti menghubungkan Plaza Indonesia dan Grand Indonesia, menjadi rumit karena menyangkut izin dan kepentingan pemilik,” bebernya.
Selain itu, regulasi lintas sektor belum sinkron. Konsep land value capture belum berjalan optimal. Selanjutnya, masih ada resistensi dari pemilik lahan maupun bangunan untuk mengikuti aturan baru.
Menurut perspektif masyarakat, Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia wilayah Jakarta, Rikobimo Ridjal Badri, menilai TOD nyata dirasakan saat ruang publik hidup kembali. Ia menyebut, Blok M Plaza yang dulu disebut mati suri kini hidup kembali setelah terkoneksi dengan moda transportasi Mass Rapid Transit (MRT) dan Bus Rapid Transit (BRT). Ini terlihat dari ramainya pengunjung terutama saat jam makan siang dibandingkan sebelum 2018.
Dari kalangan akademisi, Asisten Profesor Universitas Trisakti Herika Muhammad Taki menegaskan, TOD berdampak pada aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Ia menekankan, aksesibilitas tidak hanya diukur dari jarak, tetapi juga waktu tempuh, biaya perjalanan, dan kemudahan perpindahan moda transportasi.
“Peningkatan aksesibilitas ini memudahkan masyarakat dalam bekerja, bersekolah, hingga memperoleh layanan kesehatan. Sekaligus mendorong interaksi sosial dan aktivitas ekonomi di kawasan sekitar simpul transit,” ungkapnya.
Sementara itu, Peneliti dari Kelompok Riset Ruang dan Wilayah Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa, dan Konektivitas (PRKSDK) BRIN Herma Juniati, memaparkan hasil kajian riset yang telah dilakukannya pada 2023 mengenai jaringan kebijakan TOD di Jakarta.
Dikatakannya, dari hasil tersebut terdapat 4 permasalahan utama, pertama, mobilitas perkotaan yang semakin tinggi menuntut sistem transportasi yang lebih efisien.
“Kedua, keterbatasan infrastruktur jalan membuat beban lalu lintas semakin berat. Ketiga, TOD dipandang sebagai strategi solusi yang mampu mengintegrasikan transportasi dengan tata ruang kota,” terangnya.
Keempat, lanjutnya, peran kebijakan dan kolaborasi lintas aktor menjadi kunci untuk mewujudkan keberlanjutan kota.
“Tanpa koordinasi antarpihak, baik pemerintah, operator transportasi, pengembang, maupun masyarakat, TOD sulit berjalan optimal. Karena itu, diperlukan pula skema pembiayaan kreatif agar pengembangan kawasan berbasis transit tidak hanya inklusif tetapi juga berkelanjutan,” sebutnya.
Menutup diskusi, Kepala PRKSDK BRIN, Suci Wulandari menggarisbawahi pentingnya inovasi kebijakan.
“Ke depan kita perlu melakukan pendalaman pada beberapa aspek. Dari diskusi hari ini, diketahui bahwa permasalahan TOD itu sangat kompleks dan juga ada fenomena interdependensi yang tinggi antara aktor, sehingga perlu pendekatan yang lebih inovatif,” tutupnya.
Sumber : brin.go.id
